Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Resep Pembaca
Bupati Mimika: Lebih dari 3.000 pelajar menikmati program MBG
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-08 16:53:50【Resep Pembaca】982 orang sudah membaca
PerkenalanBupati Mimika Johannes Rettob. ANTARA/Evarianus Supar.Timika (ANTARA) - Bupati Mimika, Papua Tengah

Timika (ANTARA) - Bupati Mimika, Papua Tengah Johannes Rettob menyebut hingga saat ini lebih dari 3.000 pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA-SMK di kota itu sudah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program MBG di Kota Timika saat ini dilayani oleh 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi )SPPG). Yang mereka layani sudah lebih dari 3.000 siswa yang tersebar di satuan pendidikan mulai dari SD sampai SMA-SMK, baik sekolah negeri maupun swasta," kata John Rettob di Timika, Sabtu.
Baca juga: Cegah kasus keracunan, BGN latih ratusan petugas jamah makanan Mimika
Ke-14 SPPG yang mengelola Program MBG di Timika tersebut langsung ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Semua SPPG tersebut wajib memiliki dapur sehat dengan menu makanan berkualitas sesuai standar harga yang ditetapkan BGN.
Pemkab Mimika juga diminta menyiapkan tiga lokasi, masing-masing seluas 800 meter persegi untuk pembuatan dapur sehat.
"Sertifikat lahan untuk pembuatan dapur sehat ini sudah kami kirim ke Jakarta. Nanti kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan BGN terkait pinjam pakai lahan untuk pembuatan dapur sehat yang akan dikelola oleh yayasan yang ditunjuk oleh BGN," kata John Rettob.
Meski program MBG sudah berjalan di Kota Timika, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota, apalagi di wilayah pesisir pantai maupun pegunungan, program MBG sama sekali belum berjalan
Khusus di tiga wilayah itu, Bupati Mimika berharap pola program MBG bisa diubah, yaitu anggaran diberikan kepada pihak sekolah, lalu sekolah menyiapkan kantin, sementara makanan disiapkan oleh para orang tua murid dengan memanfaatkan bahan lokal, seperti ikan, udang, sayur-mayur maupun umbi-umbian.
Dengan demikian, katanya, anggaran program MBG itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di kampung-kampung di wilayah pesisir pantai maupun pegunungan.
Baca juga: Mimika Papua Tengah: Ketersediaan telur ayam cukup untuk program MBG
Baca juga: DPRK Mimika sebut program MBG investasi masa depan anak Indonesia
"Saya sudah sampaikan beberapa kali di forum nasional bahwa kalau bisa program MBG di Papua itu langsung dikelola oleh sekolah. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan apakah prosedur keuangan BGN membolehkan seperti itu atau ngak," ucap John Rettob.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di Timika, harga makanan per porsi untuk siswa SD di Mimika ditetapkan sebesar Rp12.000.
Dengan nilai harga seperti itu, banyak pihak menyangsikan apakah program ini benar-benar memberikan nilai tambah gizi bagi para pelajar setempat mengingat harga bahan kebutuhan pokok di Mimika cukup mahal.
Suka(38557)
Artikel Terkait
- Galon polikarbonat ngak menyebabkan gangguan kehamilan dan diabetes
- Dinkes Sumsel temukan 390.354 kasus ISPA hingga September 2025
- Kunjungi industri farmasi, WHO dorong kolaborasi penguatan fitofarmaka
- IFSR catat 411 daerah raih predikat nol insiden MBG
- Kemendag: Perlakuan udang terkontaminasi radioaktif dibahas intensif
- Dinkes Sumsel temukan 390.354 kasus ISPA hingga September 2025
- Dinkes DKI lakukan monev pantau kasus COVID dan ISPA
- Undip canangkan gerakan "zero waste" lewat daur ulang sampah
- Penulis "I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki" meninggal dunia
- Pemprov Lampung efektifkan program nasional sejahterakan masyarakat
Resep Populer
Rekomendasi

Bank bjb perkuat peran dalam akselerasi investasi di Jawa Barat

Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan polusi langit

Undip canangkan gerakan "zero waste" lewat daur ulang sampah

8 restoran terpopuler di Asia Tenggara 2025, ada dari Indonesia

Hidung Sering Berair (Meler)? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Pemkab Sigi hibahkan aset ke polres sebagai dapur SPPG guna dukung MBG

Mendag sebut transaksi TEI 2025 tembus Rp286 triliun

Dinkes DKI catat 1,9 juta kasus ISPA hingga Oktober 2025